Dinilai Perlu Diantisipasi, Ini kata Ketua Fraksi Nasdem DPRD Kabupaten Malang Terkait APBD 2021

MALANG NEWS – Setidaknya ada dua point berupa refocusing vaksin Covid dan masuknya visi misi paslon ke RPJMD terkait berjalannya APBD 2021 Kabupaten Malang, yang bisa saling mempengaruhi dan karenanya hal tersebut layak diantisipasi.

“Sebagaimana sudah saya sampaikan di Musrenbang di dapil saya Malang 7, bahwa berjalannya APBD 2021 ini memiliki beberapa potensi perubahan yang dapat mempengaruhi. Dua potensi tersebut adalah refocusing vaksin Covid dan masuknya visi misi paslon ke RPJMD,” tegas Ketua Fraksi Nasdem, DPRD Kabupaten Malang, Amarta Faza, ST., M.Sos, Minggu (7/2/2021).

Sekilas informasi, penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021 tentunya didasarkan pada beberapa prinsip, dan harus sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah serta kemampuan pendapatan daerah.

“Hal lain bahwa kita harus berpedoman pada KUA dan PPAS, serta dilakukan secara tertib, efisien, efektif dan bermanfaat untuk masyarakat,” tegas Amarta Faza, ST., M.Sos.

Ia menjelaskan, dalam proses berjalan nanti, pihaknya juga perlu mencermati beberapa hal yang berpotensi mempengaruhi postur APBD 2021.

“Dalam proses berjalan nanti, Kami juga perlu mencermati beberapa hal yang berpotensi mempengaruhi postur APBD 20221 ini. Diantaranya jika pemerintah pusat memberikan instruksi terkait refocusing seperti yang terjadi pada tahun anggaran 2020 sebagai dampak pandemi Covid-19. Pada tahun 2020, refocusing dilakukan untuk merespon situasi dan dampak pandemi. Pada APBD 2021, refocusing dapat terjadi apabila pemerintah pusat menginstruksikan pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran untuk vaksin,” imbuh Amarta Faza, ST., M.Sos.

Ia mengungkapkan, disisi lain, bupati dan wakil bupati terpilih, pastinya akan mengakomodir visi misi kampanyenya melalui RPJMD.

“Disisi lain, bupati dan wakil bupati terpilih, pastinya akan mengakomodir visi misi kampanyenya melalui RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka periode selama 5 tahun. Hal ini tentunya akan mempengaruhi postur anggaran kita, paling tidak saat PAK 2021 nanti,” pungkas Amarta Faza, ST., M.Sos. (Had).